Setelah disetujuinya kenaikan harga Bahan Bakar ber-Subsidi (Premium), selanjutnya pemerintah telah melaksanakan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat kurang mampu yang dapat diambil di kantor pos diseluruh Indonesia untuk warga yang kurang mampu yang sudah mendapatkan kartu BLSM, tapi setelah dilaksanakannya program ini ada beberapa kesalahan dalam mengumpulkan data masyarakat, seperti yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan kartu BLSM tetapi sebaliknya dengan warga yang bisa dianggap mampu justru dia yang mendapat kartu tersebut.
Dikatakan Direktur Utama PT. Pos I Ketut Mardjana, hingga Jumat (28/6), pihaknya sudah menyalurkan bantuan kepada 30 persen rumah tangga sasaran (RTS). Hingga saat ini, tambah dia, pembagian BLSM di seluruh Indonesia terdapat di 370 titik lokasi di 14 kabupaten/ kota.
Dikatakan Agung, sebanyak 8.554 data warga dikoreksi akibat tidak tepat sasaran. Menurutnya jumlah itu akan bertambah mengingat penyaluran BLSM yang baru beberapa hari.
Dijelaskannya, terdapat beberapa kriteria yang mengakibatkan koreksi penerima bantuan uang Rp. 150 ribu per bulan itu. Agung pun menyebut faktor meninggal dunia, ditolak warga, dan salah alamat sebagai beberapa alasannya.
"Ya, memang seharusnya bagi mereka yang merasa tidak pantas agar dikembalikan juga, dan bisa segera diproses penggantinya. Jadi keluar 10, ya gantinya pun 10," katanya.
Dirinya pun meminta kepada pihak kelurahan untuk merumuskan penentuan warga yang berhak dan tidak dalam menerima BLSM. Bersama seluruh unsur lainnya, menurut Agung penentuan warga penerima BLSM dapat ditentukan melalui musyawarah di tingkat warga.
"Unsurnya ya bisa kades, PT. Pos, tokoh masyarakat setempat, pemuka agama. Kemudian setelah ditentukan data penerima baru, diajukan ke PT. Pos secepatnya," terangnya.
Dia mengaku akan terus mengevaluasi penerima BLSM. "Yang pasti agar tepat sasaran. Jadi warga yang dipandang layak jangan menerima," kata Agung yang kedatangannya itu untuk meninjau penyaluran BLSM.
Selain itu, Agung menyayangkan adanya penolakan dari sejumlah lurah/ kepala desa. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparat pemerintah untuk menolak bantuan bagi warga kurang mampu itu.
"Harus diselesaikan. Dan kenapa meski ditolak, ini kan hak rakyat," paparnya.
sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/06/29/179359/Menkokesra-Akui-BLSM-Masih-Bermasalah-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar